SELATPANJANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat dengar pendapat terkait progres penyelesaian tahapan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Meranti, Senin (11/8/2025).

Rapat dipimpin Ketua Komisi I H. Hatta, S.M, dihadiri Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE, Wakil Ketua DPRD Antoni Sidartha, S.H., M.H., anggota Komisi I Zulkenedi Yusuf, S.E., Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.IP., T. Mohd. Nasir, S.E., H. Idris, M.Si., Eka Yusnita, S.H., dan Noli Sugiharto, S.Psi. Dari pihak eksekutif hadir Kepala BKPSDM Bakharuddin.

Dalam pengantarnya, H. Hatta menjelaskan bahwa rapat ini digelar untuk mengetahui sejauh mana progres penyelesaian rekrutmen PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Meranti.

Wakil Ketua DPRD Antoni Sidartha menekankan pentingnya transparansi informasi. Ia meminta Kepala BKPSDM menjelaskan kendala, perkembangan, dan langkah strategis yang akan ditempuh agar proses pengangkatan berjalan lancar.

Menanggapi hal tersebut, Bakharuddin memaparkan bahwa SK pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu telah ditandatangani Bupati pada 6 Agustus 2025, mencakup sekitar 200 orang, dan akan efektif berlaku mulai 1 Oktober 2025.

Ia juga menyampaikan bahwa BKPSDM menerima surat dari KemenPAN-RB pada 8 Agustus 2025 terkait pembaruan kebijakan PPPK Paruh Waktu. Saat ini pihaknya sedang mengklarifikasi data R4 ke BKN, dengan rincian:

R3: 1.016 orang

R3 (Tampungan): 161 orang

Total R3: 1.177 orang

R4 (Minimal 2 tahun bekerja, tidak lulus tes): 521 orang

Kriteria pelamar PPPK Paruh Waktu sesuai surat edaran KemenPAN-RB mencakup:

Non-ASN terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja.

Non-ASN tidak terdaftar di BKN namun aktif bekerja minimal dua tahun terakhir secara terus-menerus.

Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam data kelulusan Kemdikbud.

“Data R3 dan R3T sudah masuk ke database BKPSDM dan dalam proses usulan untuk PPPK Paruh Waktu. Sementara data R4 dan R5 masih menunggu konfirmasi dari BKN,” jelas Bakharuddin.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti, sejumlah anggota DPRD menyoroti status pelamar CPNS 2024, pegawai outsourcing, serta honorer non-ASN.

Anggota Komisi, Tengku Zulkenedi Yusuf, mempertanyakan nasib pelamar CPNS 2024 yang tidak lolos serta kesiapan BKPSDM menghadapi APBD Perubahan. Ia juga menanyakan potensi penambahan kuota outsourcing.

Kepala BKPSDM, Bakharuddin, menjelaskan bahwa peserta CPNS 2024 yang tidak lolos masuk kategori R3. Untuk outsourcing, pihaknya sedang menyiapkan skema kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anggota komisi lainnya, Dyan Desmanengsih, menanyakan apakah honorer yang tidak terdata di BKN masih bisa mengikuti seleksi CPNS 2025. Bakharuddin menjawab, jika termasuk kategori R3 dan tidak lulus CPNS, maka otomatis akan masuk ke skema PPPK Paruh Waktu.

Sementara itu, Eka Yusnita menyoroti status pegawai dengan masa kerja di bawah dua tahun serta potensi kelalaian OPD dalam menginput data. Bakharuddin menegaskan, pegawai dengan masa kerja di bawah dua tahun masuk kategori outsourcing, dan BKPSDM tetap membuka ruang perbaikan data bagi OPD yang lalai.

Anggota DPRD T. Mohd. Nasir dan Noli Sugiharto juga menanyakan peluang penambahan kuota outsourcing dan jadwal pembagian SK PPPK. Bakharuddin menyebut, proses regulasi outsourcing sedang berjalan dan jadwal pembagian SK PPPK masih disusun.

Tidak ketinggalan, H. Idris meminta kejelasan status PPPK jika mengikuti seleksi CPNS dan tidak lulus. Menurut Bakharuddin, status mereka akan kembali menjadi PPPK Paruh Waktu, sedangkan jika lulus otomatis menjadi PNS.

Menutup rapat, Ketua DPRD H. Khalid Ali menekankan pentingnya ketelitian dalam proses administrasi dan pendataan agar tidak terjadi penghilangan hak pegawai non-ASN.

Rapat kerja Komisi I DPRD Kepulauan Meranti bersama BKPSDM menetapkan sejumlah poin penting terkait penyelesaian status tenaga Non-ASN. Data R3 hasil seleksi PPPK sebelumnya berjumlah 1.016 orang ditambah 161 kategori tampungan, total 1.177 orang. Seluruhnya kini tengah diverifikasi status aktifnya oleh masing-masing OPD.

Sementara itu, data R4 mencatat 521 orang yang belum lulus dalam dua tahun terakhir namun memenuhi syarat PPPK Paruh Waktu. Kelompok ini masih menunggu konfirmasi resmi dari BKN.

BKPSDM juga sedang merancang regulasi dan skema Outsourcing untuk menampung honorer Non-ASN yang tidak masuk formasi PPPK, termasuk membuka peluang kerja sama dengan BUMD. SK PPPK yang sudah ditandatangani Bupati akan mulai berlaku efektif 1 Oktober 2025.

Komisi I DPRD menegaskan perlunya koordinasi yang lebih intensif dan ketelitian administrasi, terutama dalam penginputan dan verifikasi data, agar tidak ada hak pegawai yang terabaikan. Ketua Komisi I, H. Hatta, S.M., menutup rapat dengan harapan seluruh proses rekrutmen PPPK dan PPPK Paruh Waktu berjalan sesuai aturan, transparan, dan adil bagi tenaga Non-ASN di Meranti. (Nina)

SELATPANJANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil, SM., MM tiba di Kepulauan Meranti, Senin (3/3/2025) usai mengikuti prosesi pelantikan Kepala Daerah serentak di Istana Negara yang dilanjutkan dengan Retreat di Akmil, Magelang. 

Prosesi penyambutan pun digelar di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang uang dihadiri Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat lainnya. 

Penyambutan diawali dengan tabur beras kunyit sebagai bentuk doa keselamatan dan keberkahan. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tanjak oleh LAMR dan selanjutnya diiringi dengan tabuhan kompang dan pencak silat. 

Setelah melakukan sejumlah agenda temu ramah, Wakil Bupati Muzamil yang masih mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) langsung berziarah ke Makam orang tuanya yang berada di Desa Insit, Kecamatan Tebingtinggi Barat. 

Muzamil terlihat khusyuk berdoa di makam orang tuanya. Ziarah ini menjadi bentuk penghormatan dan ungkapan rasa syukur atas amanah yang kini diembannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Meranti

“Alhamdhulillah saya dan Pak Bupati serta rombongan telah tiba di Kepulauan Meranti, setelah kita baca do’a selamat ini, saya dan keluarga langsung berziarah ke makam orang tua di desa Insit.  Ini sebagai bentuk bakti dan doa saya untuk mereka," ujar Muzamil.

Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh proses pelantikan hingga kepulangannya ke Kepulauan Meranti.

Muzamil juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Meranti, yang telah mendo’akan mereka dari awal kepergian hingga pulang dengan sehat dan lancar.

“Saya juga mengucapkan terimakasih atas do’a dari seluruh masyarakat Meranti, sehingga seluruh proses dapat kami ikuti dengan baik, lancar dan tertib. Dan kami pulang sampai di Meranti dalam keadaan sehat wal afiat. Saya sangat berterima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Meranti. Semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Setelah berziarah, Muzamil melanjutkan agendanya dengan buka puasa bersama dan doa selamat di kediamannya, sebelum berbaur dengan masyarakat dalam salat tarawih berjamaah serta diskusi mengenai berbagai isu daerah. (Nina/rls).

SELATPANJANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna ke-14, Masa Persidangan Pertama Tahun 2025, dengan agenda Pengumuman Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Rabu (15/1/2025) malam, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Selatpanjang.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Khalid Ali, didampingi Wakil Ketua Ardiansyah dan Antoni Shidarta, serta dihadiri anggota dewan, pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil Baharuddin.

Ketua DPRD H. Khalid Ali menjelaskan bahwa Rapat Paripurna ini merupakan syarat administratif untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti yang dijadwalkan pada 10 Februari 2025 mendatang.

"Rapat Paripurna malam ini tidak mengambil keputusan, sehingga tidak memerlukan kuorum tertentu. Agenda utamanya adalah pengumuman resmi penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai ketentuan," ujar Khalid.

Rapat Paripurna dilaksanakan berdasarkan perubahan keputusan Badan Musyawarah DPRD Kepulauan Meranti yang menetapkan jadwal kegiatan DPRD. Hal ini sejalan dengan instruksi Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri agar pemerintah daerah melengkapi dokumen administratif seperti pelaksanaan Badan Musyawarah (Banmus) dan rapat paripurna sebelum batas waktu, 16 Januari 2025.

Dalam Rapat Paripurna, Ketua DPRD secara resmi mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah.

"DPRD Kepulauan Meranti secara resmi mengumumkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, nomor urut 1, AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil Baharuddin, dengan perolehan 35.675 suara atau 40,57% dari total suara sah. Pasangan ini akan menjabat untuk periode 2025-2030," jelas Khalid.

Selanjutnya, DPRD akan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau untuk pengesahan dan pengangkatan pasangan terpilih tersebut.

Ketua DPRD juga menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan terpilih, seraya berharap mereka dapat mengemban amanah dengan baik untuk membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Tantangan yang ada tentu tidak ringan. Namun, dengan komitmen, kerja keras, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami optimis Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi lebih baik dan maju ke depannya," tutup Khalid.

*Asmar dan Muzamil Baharuddin: "Kami Akan Jaga Amanah untuk Meranti yang Lebih Baik"

Plt. Bupati sekaligus Bupati Kepulauan Meranti terpilih, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama wakilnya, Muzamil Baharuddin, menyampaikan pidato penting dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (15/1/2025). Dalam momen bersejarah tersebut, keduanya resmi ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti periode 2025-2030.

"Sebagaimana telah kita dengar dan saksikan bersama, hari ini kami, pasangan calon nomor urut satu, telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti terpilih. Kami yakin ini adalah amanah dan ketetapan Allah SWT yang harus kami jaga dengan baik," ujar Asmar dengan penuh syukur.

Asmar menegaskan bahwa penetapan ini menandai berakhirnya proses Pilkada serentak 2024. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melupakan perbedaan yang ada dan kembali bersatu membangun Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kompetisi telah berakhir, dan sekarang masyarakat adalah pemenangnya. Mari kita tatap masa depan bersama, bersatu, dan bergandengan tangan untuk melanjutkan pembangunan di daerah ini. Kita harus rukun dan bekerja sama demi mewujudkan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera," ajaknya.

Dalam pidatonya, Asmar menekankan pentingnya semangat kebersamaan untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti secara kolektif. Ia berkomitmen untuk merangkul semua elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

"Kami akan merawat semangat kebersamaan ini dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, partai politik, organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, hingga para tokoh masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci bagi kita untuk membangun Meranti," jelasnya.

Asmar menutup pidatonya dengan harapan dan doa agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya.

"Semoga kita semua mampu menjalankan amanah ini dengan baik, sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti semakin maju dan sejahtera," pungkasnya.

Momen ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah bagi Kabupaten Kepulauan Meranti tetapi juga menjadi awal perjalanan baru untuk membangun daerah dengan semangat persatuan dan kolaborasi. (Nina/rls).

Selatpanjang, Lintasmedianews.com

Polres Kepulauan Meranti melalui Tim Opsnal dan Unit IV PPA Sat Reskrim berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sebuah penginapan di Jalan Kesehatan, Selatpanjang, Sabtu (9/11/2024) dini hari.

Seorang tersangka berinisial RAHMAT IRFANI alias IRFAN (31) ditangkap setelah kedapatan mengendalikan praktik eksploitasi seksual, termasuk melibatkan korban di bawah umur. 

Penangkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan operasi undercover di lokasi kejadian.

Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai, dua unit ponsel, dan kunci kamar penginapan.

Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta UU Perlindungan Anak.

Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberantas praktik perdagangan orang. 

“Kami tidak akan memberi ruang untuk pelaku kejahatan ini. Hukum akan ditegakkan seadil-adilnya,” ujarnya.

Kasus ini kini dalam penyidikan lebih lanjut, dengan koordinasi bersama Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum berikutnya.(Nina/rls).

SELATPANJANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 4,H Masrul Kasmy-H Fauzi Hasan terbukti mampu  meyakinkan publik dalam pelaksanaan debat public 2  yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam penyampaian visi misinya dan target kerja 100 hari jika Paslon bermanfaat ini jika terpilih di pilkada ini,Hingga menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh para audensi dan masing masing Paslon,dapat di jawab dengan menunjukan kelasnya sebagai sosok birokrasi handal dan pengalaman. Serta visoner.

Sebut saja ketika di tanya oleh audensi, Masrul Kasmy-Fauzi Hasan dalam mengatasi persoalan masih minimnya insfratruktur di kabupaten kepulauan Meranti,maka di perlukan interfensi khusus dari kepala daerah dalam menggesa pembangunan.

Kalau zaman pak presiden Suharto ada yang namanya intruksi presiden,Intruksi itu  berupa pembangunan peningkatan sumber daya manusia tingkat dasar,Yakni intruksi presiden tentang pendirian sekolah dasar(SD Inpres) dan berdiri dimana mana.

Dan skala kabupaten insyaalloh,Kita siapkan Intruksi Bupati (Inbup) guna menggesa pembangunan sarana insfratruktur,Baik jalan dan jembatan yang ada di wilayah ini.

Lanjut Masrul Kasmy lagi,Sehingga dengan adanya Inbup ini,Pola realisasi pembangunan di kabupaten ini kita fokuskan dulu ke pembangunan insfratruktur,Pak kades melalui dana desanya ya harus fokus ke insfratruktur,pak dewan melalui aspirasinya juga.termssuk usulan usulan pembangunan yang pembiayaanya dari apbd.apbd provinsi maupun APBN.

Dan seperti kita ketahui,Jika sarana insfratruktur jalan dan jembatan terbangun dengan cepat,Maka proses pergerakan ekonomi di daerah ini akan menunjukan peningkatan yang pesat dengan berjalanya waktu.

Nah disinilah kita sebagai pemerintah daerah menempatkan anggaran belanja pemerintah itu sebagai stimulan.sehingga dapat merangsang investasi masuk ke kampung kita ini.(Nina).

SELATPANJANG, LINTASMEDIA EWS.COM

Dalam rangka pemenangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kepulauan Meranti dengan slogan Bermanfaat yakni,H Masrul Kasmy-H Fauzi Hasan,Tim koalisi dan relawan Bermanfaat gelar pengukuhan sekaligus konsolidasi.

Pelaksanaan konsolidasi partai koalisi dan relawan Bermanfaat dalam rangka pemenangan Paslon nomor urut 4 itu di gelar di AKA Meranti Hotel jalan terubuk kota Selatpanjang kecamatan tebing tinggi pada Ahad(6/10/2024)

Konsolidasi pemenangan Paslon bermanfaat yang di pimpin oleh H Said Hasyim mantan wakil bupati kepulauan Meranti itu di hadiri oleh Calon Bupati H Masrul Kasmy Dan Cawabup H Fauzi Hasan,ketua Partai Koalisi Seperti PAN,PPP,PSI,Gelora dan Partai Ummat serta ketua pengurus tim relawan.

 Berdasarkan surat keputusan rapat koalisi dan relawan pemenangan mengesahkan susunan tim pemenangan calon bupati dan calon wakil bupati kepulauan Meranti dengan nomor 07/kpts/TP-MKFH/IX/ 2024 yang berjumlah sembilan tim relawan.

Berikut ini adalah relawan pemenangan H Masrul Kasmy-H Fauzi Hasan yang siap menenangkan Paslon bermanfaat,1. MaFan 2. Gerakan Muda Bermanfaat .3. Milenial MaFan,4. Kawan Bermanfaat,5. Emak - Emak Bermanfaat,6. The Power Of Emak Bermanfaat ,7. Relawan MK 8. Maskafai 9. Syiar Bermanfaat

Saya di disini minta oleh pak Masrul dan pak Fauzi Hasan untuk menjadi ketua tim pemenangan bermanfaat, Selain panggilan panggilan hati dan rasa peduli atas kampung yang kita cintai,Kata H Said Hasyim dalam sambutanya.

Dari  empat Paslon semua putra terbaik kabupaten kepulauan Meranti,dan H Masrul Kasmy_Fauzi Hasan Paslon nomor empat lah yang terbaik dari yang baik itu.

Dan tentunya,kita berkumpul di sini bersama tim partai koalisi maupun simpul Simpur relawan pemenangan dari tingkat desa hingga kecamatan dan kabupaten untuk satu tujuan,bergerak memenangkan Paslon bermanfaat nomor empat ini.

Dalam rangka pemenangan Paslon yang kita usung ini,Mulai hari ini mari kita bersama sama bergerak melakukan pertarungan secara sehat dalam rangka merebut hati pemilih guna mencoblos Paslon nomor empat pada tanggal 27 november 2024 nanti.

Kita semua tim dan relawan Bermanfaat harus bekerja keras,kita harus Manang, minimal 50 persen atau 60 persen. Kenapa kita harus menangkan,Karena Paslon nomor 4 ini merupakan satu satunya figur yang sangat berpengalaman dan tidak perlu di ragukan lagi kemampuannya di lini akademi pemerintahan.

sekali lagi sampaikan kepada masyarakat,Pengalaman nya sudah tidak bisa di ragukan lagi. Meranti adalah daerah kaya.tapi belum di kelola secara maksimal,.dan yang bisa mengelola adalah pak Masrul inilah yang paling berpengalaman. Karena beliau sudah banyak di percaya menduduki jabatan strategis di provinsi Riau maupun kabupaten kota.

Dan wakilnya,H Fauzi Hasan adalah figur yang sudah pengalaman pula di dunia politik.empat kali terpilih dan dua kali menduduki jabatan tertinggi di legislatif yakni sebagai ketua DPRD Kepulauan Meranti.

Saya berpesan,kami dari tim Penang kita bekerja harus di landasi oleh rasa ikhlas,kita berjuang untuk masyarakat Meranti bukan untuk pak Masrul dan Fauzi hasan.kita ingin kabupaten kita ini sejajar dengan daerah lain.

Juga kami sampaikan kepada pak Masrul dan pak Fauzi Hasan agar amanah mengelola SDA dan jalankan pemerintahan,dan kita yakin ini akan di lakukan oleh beliau.

Kita minta juga kedua sosok ini untuk tetap menjaga kekompakan selama menjabat jika nantinya diamanahkan oleh rakyat meranti,jangan di tengah jalan terjadi keretakan,kuncinya tutupi kekurangan antar wakil dan bupati.jalankan fungsi masing masing.

dan yang penting jangan jadikan anggaran  milik masyarakat ini jadi beban atau di gunakan tidak adil dan kurang transparan Jangan sampai kita berkorban atau mengorbankan masyarakat menjadikan kita untuk menutup lagi.janlankan sesuai amanah masyarakat.

Mari kita beri kesadaran kepada kita semua,kali ini dan mulai saat ini ajaklah pemilih untuk memilih pemimpin secara ikhlas,agar pemimpin kita nanti yang terpilih menjalankan kinerjanya secara ikhlas.dan program kerjanya pun berjalan dan sampai ke masyarakat.(Nina).

SELATPANJANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, melakukan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan terhadap 70 Kepala Desa (Kades) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Acara Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Ballroom Afifa Selatpanjang, Kamis (27/6/2024). 

Plt Bupati Asmar dalam sambutannya mengatakan, penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan dinamika pada pemerintah daerah hingga pemerintahan desa. 

"Pengukuhan perpanjangan masa jabatan ini merupakan bentuk kepastian hukum yg diberikan oleh pemerintah daerah terhadap kepala desa," terang H. Asmar. 

Usai pengukuhan, Plt Bupati Asmar mengucapkan selamat kepada para Kepala Desa dan berharap perpanjangan masa jabatan ini akan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. 

"Tambahan 2 tahun masa jabatan diharapkan mampu memberikan dampak yg besar terhadap kemajuan desa untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah dibuat, dengan harapan pencapaian di akhir masa jabatan bisa lebih optimal," harap Plt Bupati Kepulauan Meranti. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Asroruddin, menyebut perubahan signifikan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang semula enam tahun menjadi delapan tahun yang diatur pada Pasal 39 dan Pasal 56. 

"Dengan begitu, 70 kades di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perpanjangan masa jabatan ditambah dua tahun dari akhir masa jabatan peraturan sebelumnya," ujar Asroruddin. 

Lebih lanjut dijelaskannya, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ tentang penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan pemerintah kabupaten memfasilitasi perubahan keputusan bupati terkait masa jabatan kepala desa berdasarkan  ketentuan perundang-undangan dan berlaku. 

"Atas nama pribadi dan instansi, saya mengucapkan terimakasih kepada Plt Bupati Kepulauan Meranti, yang telah mengukuhkan perpanjangan masa jabatan bagi 70 kepala desa, dan mengucapkan selamat kepada kepala desa yang dikukuhkan, semoga dengan perpanjangan masa jabatan ini, kepala desa mampu meneruskan pembangunan daerah khususnya desa dan melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal," tutup Asroruddin. 

Turut hadir, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Dodi Zulkarnain, Kasi Intel Kejari Kepulauan Meranti Dodiansyah Putra, Danramil Tebing Tinggi Kapten Inf Tarman Sugianto, Danpos AL Selatpanjang Kapten Laut (E) Saidul Arifin, Staf Ahli Bupati Randolph Hutauruk, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dani Suhanda SE, Pimpinan BPJS/Perbankan, dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Vertikal. (Nina/rls).

SELATPANJANG,LINTASMEDIANEWS.COM

Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti menggelar uji publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Uji publik ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan regulasi yang diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kesejahteraan pelaku koperasi dan UMKM di Kepulauan Meranti.

Kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti Rabu (22/5/2024) dihadiri oleh Ketua Pansus, Ardiansyah, S.H., MS.i., Wakil Ketua Pansus, Dr. H. M. Taufiqurrahman M.Si.,  Anggota Pansus Khosairi, S.Hi., M.Pdi, puluhan pelaku usaha, perwakilan koperasi, dan perwakilan dari pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Tenaga Ahli Pansus.

Ketua Pansus III, Ardiansyah,  S.H., MS.i dalam sambutannya menyatakan bahwa Ranperda ini adalah Ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD, tujuan dari uji publik ini adalah untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dari masyarakat terkait Ranperda tersebut. 

"Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menyusun peraturan yang benar-benar dapat mendukung pemeberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM di kabupaten kita," ujarnya.

Disambung wakil ketua pansus, Dr. H. M. Taufiqurrahman, MS.i., bahwa pemerintah sudah pernah menyediakan wadah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan dengan bunga yang ditanggung pemerintah guna untuk mempermudah permodalan pelaku usaha. 

"Untuk perlindungan kami meminta saran dan keterlibatan masyarakat pelaku koperasi dan UMKM agar Perda ini nantinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat," ungkapnya. 

Anggota Pansus Khosairi, S.Hi., M.Pdi., menambahkan forum rapat ini menjadi penting karena merupakan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung yang menjadi tambahan atau kebutuhan masyarakat apabila ada pokok-pokok dari Ranperda ini yang belum dituangkan.

Ranperda ini dirancang untuk memperkuat regulasi dan dukungan terhadap koperasi serta UMKM. Beberapa poin utama yang diangkat dalam draf Ranperda antara lain kemudahan penyelengaraan, pelatihan dan pendampingan usaha, serta pemasaran produk lokal.

Salah satu perwakilan pelaku usaha koperasi memberikan beberapa masukan mengenai pentingnya dukungan pemerintah dalam aspek legalitas usaha dan pengurangan birokrasi.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam permodalan, proses perizinan dan membantu Koperasi dan UMKM untuk lebih berkembang," ujar Romi.

Pelaku usaha lainnya menambahkan dirinya berharap sekali Perda ini bisa membantu memberdayakan, mengembangkan dan melindungi koperasi dan UMKM. 

"Kami berterimakasih sekali kepada DPRD Kepulauan Meranti melalui Pansus III yang mengundang dan melibatkan kami dalam hal pembentukan perda ini, karena selama ini kami belum pernah diundang dan dilibatkan dalam pembuatan Perda, kami berharap sekali dengan Perda ini pemerintah bisa membantu memberdayakan, mengembangkan dan melindungi koperasi dan UMKM," ujar Fitriady Mirtha.

Dalam sesi rapat, berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku Koperasi dan UMKM dibahas, termasuk akses permodalan yang sulit, kurangnya pelatihan usaha, dan kendala pemasaran produk. Para peserta rapat juga memberikan berbagai saran untuk menyempurnakan Ranperda.

Sementara itu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kepulauan Meranti, Eko Priyo, S.E., M.Si menambahkan bahwa semua masukan dari uji publik ini akan dijadikan bahan pertimbangan penting bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan nantinya. 

"Kami sebagai dinas yang menyelengarakan berkomitmen untuk mendengarkan dan mengakomodir setiap masukan yang konstruktif demi kemajuan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti," jelas Eko.

Rapat uji publik ditutup dengan mencatat seluruh masukan dari peserta rapat. Ranperda ini akan dibahas lebih lanjut di Pansus III dan OPD terkait sebelum diajukan untuk disahkan.

Dengan adanya uji publik ini, diharapkan Ranperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti. Keterlibatan aktif dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan regulasi ini. 

SELATPANJANG LINTASMEDIA.COM

Kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi Riau,Drs H Masrul Kasmy nyatakan siap betarung untuk maju di pelaksanaan Pemilukada tingkat kabupaten kepulauan Meranti 2024.

 Sebagai bentuk keseriusanya maju di pilkada meranti 2024 ini.H Masrul Kasmy dalam dua hari terakhir ini, tepatnya Kamis  25 april dan Jumat 26 April setidaknya telah mendatangi tiga kantor secretariat penjaringan bakal calon bupati yang ada di kepulauan meranti.Guna pengambilan formulir pendaftaran maupun pengembalian formulir pendaftaran bakal calon Bupati.

Didampingi sejumlah tim relawanya,H Masrul Kasmy tepatnya sejak ada Kamis 25 april malam Jumat sekitar pukul 21.00 WIB,datang ke tim penjaringan bakal calon Bupati di DPC PKB Kepulauan Meranti jalan dorak kelurahan Selatpanjang timur.guna menyerahkan isian formulir pendaftaran yang di terima langsung oleh Mukhrizal.

Pak haji Masrul Kasmy adalah bakal calon Bupati Kepulauan Meranti yang turut ikut serta menjadi bakal calon bupati yang laksanakan oleh tim penjaringan DPC PKB kepulauan Meranti.Dan merupakan orang yang pertama mengembalian formulir pendaftaran,Iya pak Masrul adalah figur pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran ketim penjaringan kata Mukhrizal. 

Berikutnya,Dalam upaya nya mendapatkan dukungan dari partai politik untuk mengikuti kontestan pilkada Meranti 2024,H Masrul Kasmy yang juga selaku kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi itu,Tepatnya pada Jumat pagi tanggal 26 April sekitar pukul 09.00WIB menyambangi tim penjaringan DPC PDIP Perjuangan kabupaten kepulauan Meranti yang disamlut langsung oleh Rudy Tanjung.

Dan masih di hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB,Bakal calon Bupati Kepulauan Meranti yang juga mantan wakil bupati kepulauan Meranti 2009.2014 itu melanjutkan perjalanya ke kantor DPC DPD Partai Demokrat kabupaten kepulauan Meranti yang beralamat di jalan Tengku Umar kota Selatpanjang dan di terima langsung oleh tim penjaringan.

Dalam keteranganya,H Masrul Kasmy mengatakan,Apa yang saya lakukan ini tentunya atas izin dan Ridho Alloh SWT,Dan semoga niat baik ini mendapat ridhonya,Amiin. 

Adapun agenda kita kali ini adalah melakukan pengambilan formulir pendaftaran ke tim penjaringan bakal calon bupati di masing masing partai politik,Maupun pengambilan formulir pendaftaran kita juga mengembalikan formulir.Kata mantan wakil bupati kepulauan meranti 2009-2014 itu.

Lanjut kepala dinas peternakan provinsi riau itu lagi,Untuk pengembalian formulir pendaftaran bakal calon bupati kepulauan meranti saat ini baru kita lakukan di dua partai,yaitu ke tim penjaringan di DPC PKB dan DPC Demokrat kabupaten kepulauan meranti,Sementara untuk tahap pengambilan formulir kita telah lakukan ke tim penjaringan DPC PDI P kepulauan meranti,Dan ini tentunya akan kita lakukan ke sejumlah partai lainya.

“Tahapan pendaftaran serta pengembalian formulir pendaftaran ini meruapakan  sebuah bentuk keseriusan kita untuk menjadi peserta pemilukada melalui jalur partai politik,Dan dan sebagai langkah awal dalam menjalin komunikasi politik.Kata mantan penjabat Sekda Prov Riau itu lagi.

Sementara itu, Ketua tim penjaringan DPC PDIP kabupaten Kepulauan Meranti,Rudi Tanjung dalam kesempatan tersebut mbenarkan jika tim penjaringan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti 2024 melalui partai PDIP P tahapanya telah mulai di laksanakan.

Sesuai amanat partai,Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah di instruksikan untuk membentuk tim guna menjalankan tugas yaitu tahapan seleksi atau penjaringan para bakal calon kontestan Pemilukada Meranti 2024.

Dan kami dari tim penjaringan para bakal calon Bupati dan wakil bupati melalui partai PDIP Perjuangan sudah mulai bekerja menerima pendaftaran.

Dan seperti kita ketahui bersama,pagi ini figur yang datang untuk mengikuti seleksi penjaringan bakal calon Bupati adalah pak pak Haji Masrul Kasmy jelasnya.

Setelah pengambilan formulir pendaftaran ini,sekiranya seluruh persyaratan yang telah tertera didalam formulir isian pendaftaran sekiranya dapat di isi dengan lengkap.pintanya lagi.

Dan tahapan berikut,para bakal calon Bupati dan wakil bupati,untuk dapat mengembalikan formulir pendaftaran paling lambat atas batas akhir sebelum tanggal 10 mei 2024 ini.jelasnya lagi.(Nina ).

SELATPANJANG LINTASMEDIANEWS.COM

Meskipun masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan menggelar sidang paripurna. Sidang tersebut bertujuan untuk membahas dan menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif kepada pemerintah daerah.

Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan dua Ranperda inisiatif yang telah disusun secara cermat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Ranperda ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sektor ekonomi lokal.

Meskipun suasana masih dalam momen Lebaran yang penuh dengan kegembiraan, DPRD tetap memprioritaskan tugasnya untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap terwakili dan dilindungi. Sidang paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab.

Rapat Paripurna Pertama, Masa Persidangan Kedua, Tahun Persidangan 2024 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SIkom, Selasa (16/4/2024) malam. 

Dengan didampingi Wakil Ketua DPRD, Iskandar Budiman dan Khalid Ali serta dihadiri 23 anggota DPRD. Selain itu tampak hadir Plt Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya. 

Diharapkan bahwa dua Ranperda inisiatif yang disampaikan dalam sidang paripurna tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD itu terkait pengajuan Ranperda hal inisiatif DPRD tentang ;

1.Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2.pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan UMKM.

Ketua DPRD mengatakan, sesuai Pasal 6 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 Yang menyatakan bahwa rancangan Perda Yang Berasal Dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda berdasarkan Propemperda 

Selanjutnya, Pimpinan Dewan akan menyerahkan 2  Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu kepada Kepala Daerah untuk dibahas dan dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan Tanggapan Kepala Daerah pada Paripurna berikutnya pada hari Rabu besok, tanggal 17 April 2024, tepat pukul 09.00 WIB.

Penyampaian 2 Ranperda hak Inisiatif DPRD Kepulauan Meranti tahun 2024 itu disampaikan juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin MPd. 

Disampaikan, atas nama Bapemperda, pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan paripurna yang telah memberikan kesempatan untuk membacakan penyampaian 2 Ranperda inisiatif DPRD.

"Sempena masih dalam suasana syawal ini dan dengan senantiasa memohon bimbingan dan Ridho Allah SWT,  pekerjaan kita dalam mengabdi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti semoga selalu kita jalani dengan semangat

etos kerja yang tinggi dan peningkatan programprogram kerja yang baru yang kesemuanya bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Al Amin. 

Disampaikannya lagi, tolak ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD. untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain.

Dikatakan satu dari tiga fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda telah dilaksanakan oleh Bapemperda dalam rangka melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda

 inisiatif DPRD. Dimana Pasal 33 Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Program Pembentukan Perda.   Berdasarkan kesepakatan rapat Bapemperda tentang pembahasan ranperda inisiatif DPRD tahun 2024, ada 5 Ranperda yang akan diajukan pada tahapan pembahasan. 

Namun demikian pada tahapan pertama ini setidaknya ada 2 Ranperda yang menjadi skala prioritas untuk disampaikan pada hari ini sebagai berikut :  

1. Ranperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  Ranperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan Ranperda yang mengatur tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Secara definitif Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  Kehadiran ranpeda ini salah satunya adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pihak swasta/badan usaha, badan hukum serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta guna menjamin penyandang disabilitas di Kaupaten Kepulauan Meranti mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri dan afirmasi.   

"Penting menjadi perhatian kita bersama, bahwa latar belakang diajukan Ranperda

 ini adalah untuk melaksanakan kewenangan delegasi dari Ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tanggal 26 Oktober 2023 tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas, bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas untuk memastikan hak-hak disabilitas dapat terpenuhi," jelasnya. 

Bercermin dari jumlah angka penyandang disabilitas Kabupaten Kepulauan Meranti diperoleh data dari OPD terkait tahun 2023 tergolong cukup tinggi pada angka 1324 Orang/Jiwa yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar 500-an orang/jiwa saja.

"Hal ini tentu perlu menjadi fokus dan keseriusan kita dalam membentuk Perda tentang penyandang disabilitas. Sehingga, Bapemperda bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati bahwa Ranperda ini menjadi skala prioritas untuk dibahas pada tahun ini," ungkapnya. 

Aspek filosofis, sosiologis dan yuridis telah dijadikan sandingan utama dalam setiap muatan pasal yang diatur dalam ranperda ini.  Sedangkan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Ranperda ini terdiri dari 13 Bab Substansi dan 1 Bab Penutup dengan 99 Pasal.   

Selanjutnya Ranperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan UMKM Koperasi dan UMKM memiliki kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM . Pembentukan Perda mengenai Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro ini perlu dilakukan karena dibutuhkan peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perlindungan koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantanganperkembangan ekonomi di Masyarakat. 

Ranperda ini setidaknya membuat strategi  akan mengatur terkait pemberdayaan, strategi pengembangan, dan strategi perlindungan terhadap Koperasi dan UMKM. pembentukan Rancangan Sehingga, Perda dengan ini akan dapat : 

1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 

 2. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

4. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki daya saing. 

 Untuk jangkauan dan arah pengaturan Ranperda Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan UMKM ini terdiri dari 8 Bab dengan 68 Pasal.   

 "Dapat pula kami sampaikan bahwa kita semua tentu mengharapkan dalam pembahasan lanjutan nanti, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait akan membahas secara detil aspek filosofis, sosiologis dan yuridis agar tercermin dalam 2 Ranperda ini, kita juga berharap OPD turut berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan pada setiap agenda pembahasan dilakukan," tuturnya. 

Sebagai catatan akhir Bapemperda dapat menyampaikan  Pemerintah Daerah hendaknya kembali mengevaluasi Peraturan Daerah yang telah disahkan namun belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal di Meranti pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga belum bisa berdaya guna bagi masyarakat dalam proses peningkatan diberbagai aspek.

Kemudian Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan perda-perda yang telah disahkan agar dilakukan penyebarluasan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Perda langsung. (Nina/rls).